Tugas Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi rakyat mempunyai 2 pilar utama yaitu Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan juga Koperasi. Dua usaha tersebut merupakan jenis usaha yang langsung berhubungan dengan rakyat dan dilakukan sendiri oleh rakyat.

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Secara tidak langsung ekonomi kerakyatan hampir sama dengan ekonomi pedesaan yang bertujuan mensejahterakan rakyat dari segi pendapatan.

Program pengembangan Ekonomi Kerakyatan meliputi :

  • Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dengan Pemberian Kredit Tanpa Bunga

Program ini dimaksudkan agar masyarakat yang sedang merintis usaha namun kekurangan modal bisa dibantu agar terus berproduksi dan berkembang.

  • Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan perekonomian rakyat. Agar kegiatan perekonomian lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

  • Pengembangan Dan Pemberdayaan Koperasi serta Pengusaha MKM

Hingga kini koperasi masih belum sepenuhnya diberdayakan. Padahal apabila diberdayakan secara baik maka Koperasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga tidak menutup kemungkinan pendapatan daerah. Begitu pula UMKM beberapa usaha kecil mampu menembus pasar dunia.

Masyarakat dan Pemerintah mempunyai perannya masing – masing dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah berperan untuk menjadikan rakyat sebagai subjek perekonomian. Peran pemerintah disini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengendalikan perekonomian. Hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengupayakan kepemilikan modal ( intelektual ,  material dan insititusi ) untuk sebagian besarnya dimiliki oleh masyarakat

Dalam modal intelektual pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, pendidikan bukanlah sebuah kegiatan yang dapat dikomersilkan.

Sedangkan dalam modal material pemerintah tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat tapi juga wajib memastikan bahwa anggota masyarakat turut serta memiliki modal.

Dan berkaitan dengan modal institusi, pemerintah negara wajib melindungi masyarakat dalam berserikat, berkumpul dan mnyatakan pendapat.

Sedangkan peran masyarakat adalah untuk memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh negara untuk memacu perekonomian negara melalui usaha – usaha rintisan mereka. Membuat usaha – usaha kreatid yang dapat membantu perekonomian negara.

Keselarasan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang disebutkan di atas niscaya dapat membuat perekonomian bangsa meningkat dengan sistem ekonomi kerakyatan…

Sumber :

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s